Bupati Dairi Bahas Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesbangpol di Kemendagri
JAKARTA//Metropos24.id – Bupati Dairi, Vickner Sinaga, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga, melakukan pertemuan dengan Kepala Sub Direktorat Wilayah I pada Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, R. Hendy Nur Kusuma, S.Tp., M.A., Jumat (17/7/2026) dalam rangka membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kemajuan Kabupaten Dairi, termasuk penguatan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Vickner Sinaga menyampaikan sejumlah perkembangan pembangunan Kabupaten Dairi yang tengah berjalan, sekaligus menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan peran Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun harmoni sosial, serta meningkatkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat menjelang berbagai agenda pemerintahan dan demokrasi di daerah.
Bupati Vickner Sinaga menegaskan bahwa iklim politik yang kondusif merupakan modal penting dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Dairi. Menurutnya, stabilitas daerah harus terus dijaga melalui kolaborasi antara pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat.
Selain membahas penguatan tata kelola pemerintahan dan Kesbangpol, Bupati Vickner Sinaga juga mengangkat persoalan pengelolaan aset yang menghadapi berbagai permasalahan hukum, termasuk aset yang terkendala akibat sengketa warisan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian bersama karena berpotensi menghambat pemanfaatan aset serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati berdiskusi dan meminta masukan mengenai berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan aset dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Selain itu, berbagai program pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan politik masyarakat, peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, serta deteksi dini terhadap potensi konflik sosial menjadi bagian penting yang terus diperkuat Pemkab Dairi melalui Badan Kesbangpol.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemkab Dairi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati juga memaparkan komitmen Pemkab Dairi dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta mampu menciptakan iklim pembangunan yang aman dan kondusif guna mendukung terwujudnya masyarakat Dairi yang sejahtera dan berdaya saing.
Melalui koordinasi yang intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Bupati berharap berbagai program strategis, khususnya yang berkaitan dengan penguatan demokrasi lokal, stabilitas politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, serta penyelesaian berbagai persoalan pengelolaan aset sesuai ketentuan hukum dapat berjalan semakin optimal demi mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Dairi.(Np)
