Dukung Pengusutan Dugaan Praktik Korupsi Ditubuh BGN, Forwaka Desak Kejaksaan Evaluasi dan Audit Seluruh SPPG di Asahan
Asahan,metropos24.id
Ketua Forwaka (Forum Wartawan Kejaksaan) Asahan, Dolly Dien Simbolon menyatakan sikap tegasnya mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ditubuh Badan Gizi Nasional (BGN) serta meminta dilakukannya evaluasi dan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Provsu).
Sebagai sosial kontrol, Forwaka Asahan memiliki komitmen terhadap pengawasan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terhindar dari perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebutnya.
“Forwaka Asahan menilai persoalan dugaan korupsi anggaran BGN di daerah juga harus menjadi perhatian serius termasuk SPPG di Kabupaten Asahan,” ujar Doly, Jum’at, (5/6/2026) di Kisaran.
Karena itu, pengusutan kasus tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka, namun itu justru harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh yang terlibat, termasuk para pihak yang diduga menikmati aliran dana dari rakyat indonesia itu, ujar pria berbadan gempal ini.
Selain dugaan korupsi pada sejumlah pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN, secara khusus dia menyoroti dugaan korupsi yang timbul dari praktik jual beli titik SPPG atau wilayah pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mana dugaan itu diketahui berdasarkan informasi dan temuan dari penyidik Kejagung.
“Kami menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik korupsi. Jika benar terdapat penyimpangan, maka harus diusut secara tuntas tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik,” ujar Dolly panggilan akrabnya.
Berkaitan dengan itu, dia juga mendesak agar aparat penegak hukum (APH), Inspektorat dan lembaga terkait melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Asahan.
“Forwaka meminta dilakukan evaluasi dan audit secara terbuka terhadap pengelolaan anggaran, mekanisme pengadaan, distribusi program hingga kualitas pelayanan makanan gizi gratis yang diberikan oleh setiap SPPG di Asahan,”tegasnya.
Menurutnya, audit perlu dilakukan guna memastikan bahwa pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran serta bebas dari praktik-praktik penyalahgunaan anggaran, tutupnya.(ZN)
