Selain Dugaan Korupsi Biaya Perawatan, Sawit Baru Dipanen Dibiarkan Membusuk di Areal PTPN IV Regional II Sei Kopas Dianggap Melanggar SOP : Terlibatkah Menager ?

Asahan,metropos24.id
Selain dugaan korupsi biaya perawatan mencuat, Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang baru selesai dipanen dibiarkan membusuk di piringan kebun PTPN IV Regional II Sei Kopas dianggap penyimpanan dan melanggar Standar Prosedur Operasional (SOP) panen perusahaan ini juga disorot.
Buah yang dibiarkan terlalu lama di piringan/pokok tidak segera masuk ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) akan mengalami peningkatan kadar asam lemak bebas (Free Fatty Acid/FFA) sehingga menurunkan kualitas CPO dan merugikan target produksi perusahaan milik plat merah itu.
Pasalnya, ditemukan sebagian TBS kelapa sawit perkebunan milik PTPN IV Sei Kopas yang baru dipanen tetapi tidak diangkat ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan dibiarkan tertinggal disekitar pokok diduga adanya permainan antara pemanen dengan oknum Asisten Kepala (Askep), Asisten, kerani buah dan mandor.
“Saat dilokasi, kami melihat sebagian tandan Buah Segar (TBS) yang baru selesai dipanen itu dibiarkan membusuk di piringan kebun PTPN IV Regional II Sei Kopas Adeling VII,” ungkap sejumlah warga yang sempat memvideokan areal kebun itu minta namanya tidak disebutkan demi keamanan, Selasa (17/11/2026) di Kisaran.
Rekaman video berdurasi 2 menit 32 detik itu memperlihatkan sejumlah areal blok kebun Adeling VII PTPN IV Regional II Unit Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Asahan, Sumatera Utara (Sumut) ini tidak dirawat. Sementara rekaman video tandan buah segar kelapa sawit yang baru selesai dipanen dibiarkan dilokasi berdurasi 2 menit 42 detik.
Areal tanaman sawit kebun PTPN IV Regional II Sei Kopas yang tak dirawat itu tepatnya di blok 05 AJ Rambung Merah Afdeling (Afd) VII, blok 05 AI Sio Afd VII, blok 05 W Afd VII, blok 05 AI Karsa bawah Afd VII, blok 09 AN belakang sekolah SD Afd VII dan blok 05 AH Afd VII, ucap salah satu warga setempat ini kepada wartawan.
Sementara, kata dia, ditemukan tandan buah segar diduga dibiarkan membusuk di blok 08 AB Afd V. Video dan fofo areal kebun PTPN IV Sei Kopas ini diabadikan pada Minggu tanggal 8 Nopember 2026, Senin tanggal 9 Nopember 2026, Rabu 11 Nopember 2026, Jum’at 13 Nopember 2026 dan Senin 16 Nopember 2026.
Amatan wartawan, dampak dan langkah penanganan yang harus diterapkan dilingkungan perusahaan perkebunan negara ini meliputi kerugian mutu dan finansial. Bahkan, buah yang tidak dikumpulkan ke TPH lebih rentan terhadap risiko kehilangan atau tindakan pencurian hasil kebun. Terlibatkah Manager PTPN IV Sei Kopas ?.
Assiten Kepala (Askep), Asisten Afdeling, Kerani Buah dan Mandor Panen ini biasanya akan melakukan pengecekan lapangan untuk mencari tahu penyebab buah tertinggal apakah karena keterbatasan armada angkut (dump truck/traktor), kondisi jalan pikul/blok yang sulit dilalui atau kelalaian tenaga pemanen/pemuat. Akan tetapi apakah itu dilakukan ?.
Sesuai aturan internal PTPN, buah yang tertinggal itu harus segera ditarik/dilangsir ke TPH pada rotasi pengangkutan berikutnya (dijadikan prioritas angkut atau buah restan) dan pekerja/pemanen yang lalai dapat dikenakan sanksi atau teguran sesuai ketentuan disiplin kerja perusahaan.
Sanksi atau konsekuensi yang diberlakukan pihak perkebunan ini biasanya berupa sanksi internal perusahaan terhadap pekerja/pemanen sepert sanksi administratif dan pemotongan upah (red-denda rer jenjang). Pekerja pemanen dapat dikenai denda per janjang untuk buah yang tertinggal atau tidak dikeluarkan ke TPH.
Besaran denda ini diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau aturan internal masing-masing unit/kebun berapa teguran atau surat peringatan (SP). Jika kelalaian itu terjadi berulang kali atau disengaja sehingga merugikan kualitas buah misalnya buah membusuk di piringan atau tidak sempat dikirim ke pabrik kelapa sawit, pemanen dan mandor dapat diberikan surat peringatan (SP1, SP2 dan SP3).
Jika buah yang dibiarkan di bawah pohon tersebut kemudian diambil oleh pihak luar atau tidak segera diamankan, hal ini dapat dicatat sebagai kerugian produksi (susut/loss) yang menjadi tanggung jawab pengawasan mandor dan tim keamanan kebun.
Sesuai SOP perkebunan, TBS yang sudah dipotong wajib segera dikeluarkan ke TPH pada hari yang sama agar bisa langsung diangkut ke pabrik kelapa sawit (PKS). Menelantarkan atau membiarkan buah menginap di ancak (blok kebun) tidak dibenarkan karena memicu penurunan kualitas (peningkatan Free Fatty Acid/Asam Lemak Bebas) dan risiko kehilangan.
Pemanen wajib memastikan semua buah yang dipotong sudah langsir/keluar ke TPH. Mandor panen dan Asisten Afdeling bertanggung jawab melakukan kontrol akhir (checking ancak) setelah jam panen selesai untuk memastikan tidak ada buah yang tertinggal. Buah dibiarkan kemudian diangkut oleh pihak lain tanpa izin perusahaan, tindakan ini dikategorikan sebagai pencurian atau penggelapan aset perusahaan.
Keterlibatan internal vs eksternal apabila jika melibatkan karyawan dalam pemanen, satpam atau kerani. Hal ini tentu masuk dalam pelanggaran disiplin berat berdasarkan PKB PTPN yang sanksi tertingginya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seketika dan dapat diproses secara pidana.
Misalnya hal ini dilakukan oleh pihak luar/eksternal, manajemen wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Sanksi dan tanggung jawab bagi manager atau jajaran manajemen sebagai pimpinan tertinggi di unit kebun memiliki tanggung jawab manajerial dan operasional (span of control).
Sanksi administratif untuk manager/struktural bergantung pada hasil investigasi dan besarnya kerugian. Sanksi bagi manager dapat berupa surat peringatan, penonaktifan dari jabatan (demosi) hingga tindakan disiplin berat jika terbukti ada unsur pembiaran yang sengaja atau kelalaian fatal.
Sementara sanksi bagi tim operasional seperti Asisten, Mandor, dan Satpam biasanya dikenai sanksi administratif atau penurunan kinerja (KPI drop) karena gagal mengawasi mutu panen dan evakuasi buah. Satpam kebun yang posisinya bertanggung jawab menjaga pintu keluar/akses buah dapat dikenai sanksi tegas hingga PHK/proses hukum jika terbukti lalai atau bekerja sama.
Apabila biaya perawatan kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) tidak disalurkan sebagaimana mestinya untuk merawat tanaman, pelaku yang bertanggung jawab menghadapi sanksi disiplin internal perusahaan, tuntutan ganti rugi perdata hingga pidana tindak pidana korupsi.
Penyimpangan anggaran perusahaan perkebunan BUMN diperlakukan sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara. Sanksi yang dapat dikenakan bergantung pada bentuk pelanggaran dilapangan, baik berupa kelalaian kerja maupun penyelewengan dana (penggelapan atau laporan fiktif).
Jika dana perawatan dicairkan namun tidak direalisasikan ke lapangan misalnya melalui laporan pemeliharaan fiktif atau pemotongan anggaran, tindakan tersebut masuk ranah pidana dan dapat di jerat Undang-Undang Tipikor.
Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan atau memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara dipidana penjara minimal 1 hingga 4 tahun dan maksimal seumur hidup atau 20 tahun serta denda Rp.1 miliar.
Pidana tambahan bagi pelaku wajib membayar uang pengganti sebesar jumlah dana perawatan yang disalahgunakan atas kerugian penurunan produksi akibat tanaman telantar. Penggelapan dalam jabatan jika diproses menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyalahgunaan uang yang dikuasai karena jabatan diancam pidana penjara maksimal 5 tahun.
Satuan Pengawasan Intern (SPI) PTPN memiliki wewenang melakukan audit investigatif apabila kondisi kebun ditemukan semak belukar tidak sesuai SOP. Pejabat kebun seperti Manager, Asisten Kepala atau Asisten Afdeling dapat dikenai surat peringatan keras, pencopotan jabatan hingga demosi.
Pelanggaran berat berupa manipulasi anggaran atau pembiaran aset perusahaan secara sengaja berujung pada pemecatan tidak hormat. Jika pembiaran kebun terjadi secara luas dan melanggar aturan tata kelola perkebunan nasional, perusahaan juga berisiko terkena sanksi dari pemerintah.
Kebun yang tidak terawat berisiko kehilangan sertifikasi wajib seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) karena tidak memenuhi prinsip budidaya yang baik. Lahan HGU yang dibiarkan telantar tanpa diusahakan sesuai peruntukannya dapat ditetapkan sebagai tanah telantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang berujung pada pencabutan hak atas tanah.
Menanggapi tudingan terhadap pentolan perkebunan ini tentu membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Manager PTPN IV Regional II Unit Sei Kopas, Dahniar Jones Purba, Asisten Kepala (Askep) Rayon B Adf VII, Ginanjar dan Asisten Adeling VII, Berto saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, tak berkomentar dan terkesan tutup mulut.(ZN)
Skip to content







