Ribuan Kubik Tanah Urug Keluar dari Lokasi, Tambang Diduga Tanpa Izin di Areal HGU PT. Socfindo Afd VIII Desa Perkebunan Bandar Pulau-Asahan

Asahan,metropos24.id
Pertambangan diduga tanpa izin beroperasi di areal hak guna usaha (HGU) Perkebunan PT. Socfindo Kebun Aek Loba, tepatnya di Afdeling (Afd) VIII, Desa Perkebunan Bandar Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut).
Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) diatas lahan perkebunan kelapa sawit berstatus HGU merupakan tindak pidana berlapis yang diancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp.100 miliar.
Aktivitas pertambangan diduga secara illegal ini sebelumnya beroperasi didalam kawasan HGU kebun PT. Socfindo terpantau sejak Minggu tanggal 17 Mei 2026 sekira pukul 14:44 WIB dan berlanjut hingga 31 Mei 2026.
Pantauan dilokasi perkebunan milik swasta itu telah terjadi penggalian dan penumpukan bahan material pasir dan batu (sirtu) maupun tanah urug itu menggunakan alat berat excavator. Tak tanggung-tanggung, ribuan kubik tanah urug dikeluarkan dari lokasi. Kata Imam Fauzi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026) di Kisaran.
Berdasarkan pengukuran Google Earth, luas galian tersebut sekitar 1.693,63 meter persegi dengan estimasi kedalaman lebih kurang 5 (lima) meter. Kemudian, material-material itu dimuat kedalam truck yang diangkut keluar dari area, terang warga Desa Padang Pulau ini.
Menurutnya, jika penambangan itu dilakukan pemegang HGU tanpa izin usaha pertambangan, maka management PT. Socfindo, ini dapat dijerat dengan beberapa undang-undang
Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100 miliar, katanya.
Dia menyebut, sesuai Pasal 55 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, setiap orang yang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp.4 miliar, ujarnya.
“Pemegang HGU hanya diberikan hak untuk mengusahakan tanah negara khusus untuk keperluan pertanian, perikanan dan atau peternakan. Jika perusahaan kelapa sawit menambang diatas HGU-nya sendiri tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), konsekuensi hukumnya adalah pidana,” tutur Imam.
Jerat pidana PETI, sambung dia, perusahaan dan pengurusnya dapat dijerat dengan Pasal 158 UU Minerba dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp.100 miliar karena kepemilikan HGU tidak otomatis memberikan hak untuk menambang bahan galian.
“Melakukan galian tanah merah tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dan penyitaan alat berat oleh aparat penegak hukum,” sebutnya.
Bahkan, kata Imam, sanksi lingkungan hidup jika aktivitas tambang itu mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa persetujuan lingkungan, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman penjara 3 hingga 10 tahun dan denda Rp.3 miliar hingga R.10 miliar.
Pada tanggal 1 Juni 2026, Imam mengaku telah mengirimkan email kepada pihak Management PT. Socfindo Indonesia di Medan dengan meminta jawaban secara tertulis. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban yang memuaskan disertai pemberian bukti dokumen izin tambang tersebut.
Dia juga melampirkan dokumentasi foto dan video kegiatan galian saat dilokasi, screenshot koordinat dan metadata lokasi, salinan email klarifikasi kepada PT. Socfindo dan peta lokasi dari Google Earth kepada penyelidik Poldasu.
Dampak dari pengerukan itu mengakibatkan terjadinya genangan air yang cukup signifikan serta kerusakan struktur tanah. Lantas, kasus ini dilaporkan ke Poldasu sejak 10 Juli 2026 kemarin melalui pengaduan masyarakat (Dumas). Namun, kasus inipun mengambang seperti bak bola pingpong, katanya.
Imam menjelaskan, tanggal 26 Oktober 2026, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut mengirim surat undangan klarifikasi kepada dirinya selaku pelapor dengan menjadwalkan pertemuan pada tanggal 28 Oktober 2026 untuk dimintai keterangan tentang adanya dugaan praktik tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba dan Batubara.
Setelah saya memberikan klarifikasi kepada penyelidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, saya kembali menerima Surat Pemberitaan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bertanggal 09 Nopember 2026 yang disampaikan penyidik ini tidak mendasar dengan alasan belum menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Aneh bukan, sindirnya.
Mirisnya, berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan yang diperoleh dari pemeriksaan dan peninjauan Tempat Kejadian (Perkara TKP) serta keterangan saksi-saksi yang diterima, penyelidik belum menemukan adanya bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana pertambangan yang diduga tanpa izin terjadi di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Socfindo Indonesia, tutupnya.
Menanggapi persoalan itu, Manager PT. Sofindo Kebun Aek loba, Fahri Zein ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp masih belum berkomentar.(ZN).
Skip to content







