Warga Desa Lae Haporas Desak APH Audit Dana Ketahanan Pangan Tahun 2025 Senilai Rp170 Juta, Sejumlah Dugaan Ketidaksesuaian Pengelolaan Mencuat
Dairi//Metropos24.id – Sejumlah warga Desa Lae Haporas, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Kabupaten Dairi, serta instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun Anggaran 2025 yang nilainya mencapai sekitar Rp170 juta.
Desakan tersebut disampaikan pak Ringo kepada media 18/07/2026 menyusul munculnya dugaan ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB), realisasi kegiatan di lapangan, hingga laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang dipaparkan dalam Musyawarah Khusus (Musus) desa.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah warga, dalam RAB kegiatan budidaya ikan lele tercantum anggaran sewa lahan sebesar Rp37 juta. Namun, warga menduga biaya yang benar-benar direalisasikan hanya sekitar Rp5 juta. Selisih nilai tersebut dinilai perlu diaudit guna memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan dokumen perencanaan.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan anggaran sewa gudang. Menurut keterangan pengurus program Ketahanan Pangan, dana sebesar Rp8 juta disebut telah diserahkan kepada Kepala Desa.
Namun saat dikonfirmasi, Kepala Desa menyatakan tidak pernah menerima dana sewa gudang l tersebut. Di Kesempatan Yang Sama Juga Kepala Desa sangat berharap APH melakukan Audit supaya ada transparansi dalam pengelolaan dana Ketapang desa Lae haporas.Perbedaan keterangan ini menjadi salah satu poin yang diminta masyarakat untuk ditelusuri melalui audit resmi.
Dugaan lainnya berkaitan dengan pengadaan bibit ikan lele. Warga menyebut pembelian bibit dilakukan sebanyak dua kali, masing-masing sebanyak 12.000 ekor. Berdasarkan informasi yang diperoleh masyarakat, harga pembelian bibit di lapangan sekitar Rp800 per ekor, sedangkan dalam RAB tercantum sebesar Rp1.000 per ekor. Perbedaan harga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penyusunan anggaran dan realisasi belanja.
Masyarakat juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, bukti pembayaran, nota pembelian, jumlah bibit yang benar-benar diterima, tingkat kematian bibit, hingga hasil panen, agar diketahui apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan dan penggunaan anggaran.
Tak hanya itu, warga turut mempertanyakan laporan hasil usaha budidaya lele yang disampaikan dalam SPJ. Dalam Musyawarah Khusus disebutkan kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan sekitar Rp200 juta. Namun, berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, hasil penjualan yang diketahui hanya sekitar satu ton ikan lele. Perbedaan antara nilai pendapatan yang dilaporkan dengan volume produksi yang diketahui masyarakat memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan dalam laporan pertanggungjawaban.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Lae Haporas menjelaskan bahwa Dana Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 telah dicairkan sebanyak dua tahap dengan total sekitar Rp170 juta. Menurutnya, dana tersebut tidak dikelola langsung oleh pemerintah desa, melainkan diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Ia menerangkan, TPK tersebut terdiri dari seorang ketua bermarga Sinaga, bendahara bermarga Pandiangan yang juga menjabat sebagai Bendahara Desa, serta sekretaris bermarga Pasaribu. Kepala Desa menyatakan pelaksanaan kegiatan berada di bawah tanggung jawab TPK sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Warga berharap APH, Inspektorat Kabupaten Dairi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila diperlukan, dapat melakukan audit investigatif terhadap seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan program Ketahanan Pangan Tahun 2025. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara sekaligus memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.
Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan yang bersumber dari Dana Desa pada prinsipnya wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien,
MP
