Wakil Bupati Dairi Hadiri Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi
Dairi//Metropos24.id – Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga diwakili Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., Wagubsu H. Surya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, perwakilan LKPP, serta para kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan di masing-masing daerah.
Ia menekankan pentingnya kepala daerah dan aparatur pemerintah menjalankan tugas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan pengelolaan anggaran daerah dilaksanakan secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam arahannya menekankan pentingnya pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
Penguatan integritas aparatur serta pemanfaatan sistem pemerintahan secara tepat menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam rakor tersebut juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan komitmen bersama terkait perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Komitmen bersama tersebut diikuti oleh para kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Melalui penguatan tata kelola perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan, pemerintah daerah di Sumatera Utara diharapkan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, serta jajaran instansi terkait se-Sumatera Utara.(Np)
