Diduga Mark-up, Agenda Tahunan Kegiatan Jambore Kader Posyandu Miliaran Rupiah Disinyalir Jadi “Ladang Korupsi” Oknum Dinkes Asahan
Asahan,metropos24.id
Celah korupsi yang kerap terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Jambore Kader Posyandu meliputi pengadaan barang dan atribut diduga di mark-up dan vendor fiktif. Pengadaan pakaian dan atribut kader seperti kaos, baju seragam, topi, tas atau suvenir untuk ribuan kader rawan penggelembungan harga (mark-up) atau penurunan kualitas bahan dari spesifikasi kontrak.
Modus anggaran ganda (double budgeting) atau pendanaan tumpang tindih. Jambore Kader Posyandu yang didanai lewat anggaran dinas kesehatan, namun disaat yang sama oknum ditingkat desa juga menarik atau membebankan biaya transportasi dan uang saku kader menggunakan dana desa (DD). Anggaran dicairkan dari dua sumber berbeda untuk satu objek pengeluaran yang sama.
Bahkan konsumsi dan akomodasi direkayasa kuitansi katering dan sewa penginapan/tenda. Jumlah porsi makanan yang dipesan sering kali dimanipulasi agar terlihat lebih banyak daripada jumlah peserta yang hadir secara riil. Manipulasi dana transportasi dan uang saku peserta meliputi pemotongan hak kader.
Terkadang, dana transportasi atau uang insentif kehadiran kader dipotong oleh oknum kepanitiaan dengan alasan biaya administrasi dialihkan ke pos lain yang tidak jelas. Peserta diduga fiktif, memasukkan daftar nama kader sebenarnya yang tidak hadir dalam absensi demi mencairkan uang saku, uang transportasi atau uang harian.
Penyelewengan dana sosialisasi dan pelatihan terintegrasi berupa pemangkasan durasi acara kegiatan yang terjadwal misalnya berlangsung selama 3-4 hari. Namun dalam praktiknya dipadatkan menjadi 1-2 hari saja. Sisa anggaran akomodasi, sewa gedung dan konsumsi dipangkas kemudian digelapkan.
Honor fasilitator atau narasumber fiktif yang mencantumkan nama narasumber ahli atau pejabat daerah ber honor tinggi dalam laporan. Padahal dalam penyampaian materi hanya diisi oleh panitia internal atau bahkan tidak dilaksanakan dengan semestinya.
Penyalahgunaan sewa tempat dan peralatan tenda dengan penyedia jasa seperti pemilihan lokasi oleh vendor event organizer (EO) yang didasarkan pada kesepakatan kickback (setoran balik) atau gratifikasi kepada pejabat penentu kebijakan alih-alih memilih vendor dengan harga terbaik.
Jambore Kader Posyandu di daerah sering kali melibatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang jumlahnya cukup besar. Kompleksitas acara yang melibatkan banyak peserta dari berbagai kecamatan dan desa ini menciptakan beberapa titik rawan yang sering dimanfaatkan terjadinya penyelewengan dan penyimpanan anggaran.
Dugaan penyimpanan dan penyelewengan anggaran kegiatan Jambore Kader Posyandu yang ke XIII yang ditampung lewat APBD Dinas Kesehatan Asahan yang dipusatkan di Alun-alun Rambate Rata Raya Kisaran pada Minggu 13 September 2026 kemarin yang menelan anggaran cukup fantastis sebesar Rp.1,2 miliar ini diduga menjadi bancaan oknum dinas kesehatan.
Pasalnya, ditengah efisiensi anggaran, Jambore Kader Posyandu yang menjadi agenda tahunan Pemkab Asahan disebut-sebut jadi “ladang korupsi” oknum tertentu, bahkan kegiatan acara tersebut terindikasi mark-up yang terkesan menghambur-hamburkan APBD Pemkab Asahan. Jambore Kader Posyandu ke XIII tahun 2026 digelar di Alun-Alun Rambate Rata Rata Kisaran pada Minggu (13/9/2026). Acara dilaksanakan selama satu hari.
Kegiatan Jambore Kader Posyandu Pemkab Asahan resmi dibuka dan ditutup oleh Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, MSi dihadiri Wakil Bupati Asahan, Sekda Asahan, Ketua DPRD Asahan, para Asisten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kadis Kesehatan, Camat, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Asahan, Ketua TP Posyandu Kabupaten dan Kecamatan, Kader Posyandu serta tamu undangan lainnya.
Hal ini berbeda dengan kegiatan Jambore Anak yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan sebesar Rp.675 juta. Kegiatan Jambore Anak ini digelar di Hutan Kota Kisaran pada tanggal 25-26 September 2026. Acara Jambore resmi dibuka dan ditutup Bupati Asahan.
Dikesempatan itu, turut hadir Muspida, OPD, Camat, para peserta Jambore Anak dan tamu undangan lainnya. Total peserta yang hadir lebih dari 1000 orang memadati lokasi. Peserta Jambore Anak yang hadir sebanyak 500 orang dan diberikan kaos serta uang transport sebesar Rp.240 ribu per orang.
Selama 2 hari, peserta Jambore Anak diberikan kue dan nasi kotak sebanyak 3 kali sehari. Jambore Anak Dinas DP2KBP3A Kabupaten Asahan dirangkai dengan acara kegiatan hot bond, talk show, door prize, nonton bareng film dokumenter tentang anak, tari tradisional dan lainnya. Pengadaan barang dan jasa kegiatan ini dikenakan pajak 12,5 persen dari anggaran termasuk honor nara sumber, perjalanan dinas dan study banding, ungkap sumber yang layak dipercaya ini.
Sementara Jambore Kader Posyandu ke 12 tahun 2025 berbiaya miliaran rupiah itu dilaksanakan selama dua hari di Lapangan Sepak Bola PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap pada Jum’at (18/7/2025) malam dan di tutup, Sabtu (19/7/2025). Jambore Kader Posyandu tahun 2025 diikuti 1.550 peserta yang terdiri dari Kader Posyandu, tenaga kesehatan, Camat dan Ketua TP-PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas dan pendamping desa. Saat ini, hampir 950 Posyandu tersebar di 25 kecamatan. Anggaran kegiatan Jambore Kader Posyandu tahun 2025 ini juga disorot.
Menanggapi tudingan itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Fahrizal Pohan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (9/11/2026) mengatakan terima kasih atas pertanyaan, perhatian dan kepedulian saudara terhadap pelaksanaan kegiatan Jambore Kader Posyandu di Kabupaten Asahan, jawabnya.
Terkait anggaran pelaksanaan Jambore Kader Posyandu Tahun 2025 dan Tahun 2026, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kesehatan dalam peningkatan kapasitas dan penguatan peran kader Posyandu dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Asahan, ujarnya.
“Seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggarannya dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran APBD serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.
Sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, perlu kami informasikan bahwa kegiatan tahun anggaran 2025 telah melalui pemeriksaan dan kunjungan lapangan ke Kader Posyandu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan proses pemeriksaannya telah selesai, tuturnya.
Sedangkan kegiatan tahun anggaran 2026 pada bulan Oktober 2026 telah memasuki tahapan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK. Proses pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah yang sedang berjalan, katanya.
Sampai dengan saat ini, kata dia, kami tetap menjalankan kegiatan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghormati seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Kami juga tidak akan mendahului atau menyimpulkan hasil pemeriksaan sebelum terdapat hasil resmi dari BPK RI Perwakilan Sumut,
Mengenai adanya dugaan mark-up anggaran maupun dugaan penyimpangan sebagaimana disampaikan, tentu hal tersebut merupakan informasi yang perlu disikapi secara objektif dan berdasarkan data serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, pungkasnya.
“Besaran anggaran suatu kegiatan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan,” tegas Fahrizal.
Kami pada prinsipnya terbuka terhadap kritik, masukan dan pengawasan masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari kontrol publik untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik, tutupnya.
Untuk memastikan realisasi anggaran kegiatan Jambore Kader Posyandu yang digelar Dinkes Asahan pada tahun 2025 dan 2026 kemarin, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ((BKAD) Kabupaten Asahan, Sri Lusi Masdiany, SIP, mengatakan kalau dirinya sedang di Kemenkumham. Minta waktu, biar dicek, pesannya.(ZN)
